Medan, 31 Januari 2026 –
Sejarah baru baru saja terukir dalam sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia
(BI) secara resmi memulai tahap uji coba terbatas (sandboxing) Rupiah
Digital untuk sektor retail. Langkah ini merupakan kelanjutan dari Proyek
Garuda yang telah direncanakan sejak beberapa tahun silam, menandai pergeseran
besar cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan uang.
Peluncuran yang dilakukan di
Jakarta pada akhir Januari 2026 ini bukan sekadar digitalisasi uang kartal,
melainkan penciptaan instrumen pembayaran sah yang memiliki status hukum sama
dengan uang kertas, namun hadir dalam bentuk kode digital yang diamankan oleh
teknologi blockchain yang dikelola bank sentral.
Pernyataan Pejabat Negara:
Menjamin Kedaulatan dan Keamanan
Menteri Keuangan, Purbaya
Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers bersama Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) di Jakarta (28 Januari 2026), menegaskan bahwa Rupiah
Digital retail adalah langkah defensif sekaligus ofensif dalam menjaga
kedaulatan ekonomi.
"Rupiah Digital tahap retail
ini akan menjadi backbone transaksi masa depan. Kita tidak hanya bicara
soal kemudahan transfer, tapi soal kehadiran negara di tengah maraknya aset
digital swasta yang fluktuatif. Pemerintah menjamin bahwa setiap unit Rupiah
Digital didukung 100% oleh cadangan negara," tegas Menteri Purbaya.
Beliau juga menambahkan bahwa
integrasi Rupiah Digital dengan sistem perpajakan akan membuat belanja negara
jauh lebih transparan dan efisien.
Sudut Pandang Ahli Dalam
Negeri: Inklusi vs Edukasi
Pakar ekonomi digital dari
Universitas Indonesia, Dr. Pratama Persadha (disampaikan dalam webinar
nasional pada 15 Januari 2026), menyoroti aspek keamanan siber yang
harus menjadi prioritas utama.
"Peluncuran tahap retail
berarti menyentuh masyarakat luas. Tantangan terbesarnya bukan pada
teknologinya, melainkan pada literasi digital masyarakat. BI harus memastikan
bahwa digital wallet pemerintah ini imun terhadap serangan phishing
yang masih marak di Indonesia," jelasnya.
Menurut Dr. Pratama, Rupiah
Digital memiliki potensi luar biasa untuk menjangkau penduduk di daerah 3T yang
selama ini kesulitan mengakses bank fisik, asalkan infrastruktur jaringan sudah
siap.
Perspektif Global: Indonesia
Sebagai Pemimpin CBDC di Asia Tenggara
Dari kancah internasional,
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), yang dalam kunjungannya ke
kawasan ASEAN pada pertengahan Januari 2026, memberikan apresiasi
terhadap langkah Indonesia.
"Indonesia menunjukkan
kepemimpinan yang progresif dalam implementasi CBDC. Proyek Garuda adalah salah
satu contoh paling ambisius di pasar berkembang (emerging markets).
Kunci keberhasilannya adalah bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara
transparansi transaksi untuk mencegah pencucian uang dengan perlindungan
privasi individu," ungkap perwakilan IMF tersebut.
Isu Privasi: Kekhawatiran
Utama Masyarakat
Salah satu poin paling panas
dalam peluncuran ini adalah kekhawatiran masyarakat mengenai "pengawasan
total" oleh pemerintah. Menanggapi hal ini, Gubernur Bank Indonesia dalam Annual
Investment Forum di Bali (20 Januari 2026) menyatakan bahwa Rupiah
Digital retail akan menggunakan model two-tier.
- Level Intermediari: Bank komersial dan
penyedia jasa pembayaran akan tetap menjaga kerahasiaan data nasabah.
- Level Sentral: Bank sentral hanya akan melihat data agregat untuk kepentingan kebijakan moneter, bukan untuk memantau transaksi harian individu secara spesifik.
Peluncuran Rupiah Digital tahap
retail di awal 2026 ini adalah lompatan besar. Meski menawarkan efisiensi
tinggi dan penguatan nilai tukar, pemerintah masih memiliki PR besar dalam hal
sosialisasi dan penguatan keamanan siber. Bagi investor dan pelaku usaha, ini
adalah sinyal bahwa ekonomi digital Indonesia telah memasuki fase matang dan
teregulasi dengan baik.